BAB V PENETAPAN DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK, PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (Bag. 6)

Kamis, 12 Juni 2014

BAB V

PENETAPAN DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Penetapan Mediator, Majelis Komisioner, dan Panitera Pengganti

Pasal 20

(1) Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner dan

Mediator.

(2) Panitera menetapkan Panitera Pengganti.

(3) Majelis Komisioner dan Mediator merupakan komisioner pada Komisi

Informasi.

(4) Majelis Komisioner sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih selama berjumlah gasal.

(5) Ketua Komisi Informasi dapat menetapkan Mediator Pembantu.

(6) Persyaratan dan tata cara untuk menjadi Mediator Pembantu selain komisioner ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat.

Pasal 21

Dalam hal Ketua Komisi Informasi berhalangan, pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dijalankan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi.

Pasal 22

(1) Mediator, Mediator Pembantu, dan Majelis Komisioner wajib mengundurkan diri apabila:

a. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak atau kuasanya; atau

b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau para pihak atau kuasanya.

(2) Para pihak dapat mengajukan permohonan penggantian Mediator,

Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner kepada Ketua Komisi Informasi dalam hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum mediasi atau ajudikasi dimulai.

(4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Ketua Komisi Informasi.

(5) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua Komisi Informasi, pergantian ditetapkan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi.

(6) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi,

pergantian ditetapkan oleh komisioner lain yang tertua usianya yang tidak menangani perkara tersebut.

Pasal 23

Majelis Komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, serta jadwal sidang hari pertama ajudikasi.

Bagian Kedua

Pemanggilan Para Pihak

Pasal 24

(1) Panitera Pengganti menyampaikan Surat Panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat.

(2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi.

(3) Panitera Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan.

Pasal 25

Termohon dapat menyerahkan jawaban tertulis kepada Majelis

Komisioner melalui Panitera Pengganti sebelum hari pertama ajudikasi.