BAB VI PROSES AJUDIKASI, PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (Bag. 7)

Kamis, 12 Juni 2014

BAB VI PROSES AJUDIKASI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 26

(1) Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan.

(2) Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.

(3) Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen dalam hal dilakukannya pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen- dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(4) Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Persidangan

Pasal 27

Persidangan dilakukan untuk memeriksa: a. keterangan Pemohon atau kuasanya; b. keterangan Termohon atau kuasanya; c. surat-surat;

d. keterangan saksi, apabila diperlukan;

e. keterangan ahli, apabila diperlukan;

f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau

g. kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada.

Pasal 28

(1) Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun tidak langsung.

(2) Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:

a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; atau

b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi Informasi.

(3) Tata cara persidangan melalui pertemuan tidak langsung diatur di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

Pasal 29

(1) Pada hari pertama sidang ajudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP;

(2) Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.

Pasal 30

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 31

Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

Pasal 32

Panitera membuat Berita Acara Persidangan.

Pasal 33

(1) Panitera wajib merekam secara elektronik seluruh proses persidangan.

(2) Para pihak dapat meminta transkrip rekaman elektronik dengan dikenakan biaya pembuatan transkrip dan salinan sesuai standar biaya yang berlaku.

(3) Dalam hal rekaman elektronik proses persidangan yang diminta memuat informasi yang dikecualikan, salinan rekaman diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman atau pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.

Pasal 34

(1) Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan.

(2) Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik.

(3) Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Awal

Pasal 35

(1) Ketua Majelis Komisioner membuka persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum dan memeriksa identitas para pihak atau kuasanya.

(2) Setelah memeriksa identitas para pihak, Ketua Majelis Komisioner membacakan ringkasan Permohonan dan keterangan Termohon serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menambahkan keterangan.

(3) Dalam hal Termohon belum memberikan keterangan tertulis sebelum persidangan, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Termohon untuk memberikan keterangan singkat secara lisan terkait Permohonan Pemohon.

Pasal 36

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

a. kewenangan Komisi Informasi;

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3) Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.

Pasal 37

Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

Bagian Keempat

Mediasi

Pasal 38

(1) Mediasi dipimpin oleh mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi

Informasi.

(2) Mediator dapat dibantu oleh mediator pembantu.

(3) Mediasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang.

(4) Apabila para pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada

hari yang disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga)

hari kerja setelah proses ajudikasi dinyatakan ditunda.

(5) Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

(6) Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa.

(7) Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi ditetapkan lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi.

Pasal 39

(1) Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:

a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi;

b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi; atau

c. di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.

(2) Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di tempat lain yang disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing- masing pihak yang bersengketa.

(3) Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.

Pasal 40

(1) Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali pertemuan.

(2) Apabila mediasi tidak cukup dilaksanakan dalam sekali pertemuan, mediator menetapkan agenda dan jadwal mediasi berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 41

(1) Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama.

(2) Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 42

Mediator mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan.

Pasal 43

Mediator dapat melakukan kaukus apabila dianggap perlu.

Pasal 44

(1) Mediator wajib mencatat proses mediasi.

(2) Mediator dapat merekam secara elektronik seluruh proses mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 45

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

Pasal 46

(1) Dalam hal Para Pihak bersepakat, Mediator membantu para pihak merumuskan kesepakatan mediasi.

(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) setidak- tidaknya memuat:

a. tempat dan tanggal kesepakatan;

b. nomor registrasi;

c. identitas lengkap para pihak;

d. kedudukan para pihak;

e. kesepakatan yang diperoleh;

f. nama mediator; dan

g. tanda tangan para pihak dan mediator.

(3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari ada kesepakatan

yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 47

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

(3) Putusan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya memuat:

a. kepala putusan;

b. tempat dan tanggal putusan;

c. Komisi Informasi yang memutuskan;

d. identitas lengkap dan kedudukan para pihak;

e. hasil kesepakatan tertulis;

f. perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh;

g. tanda tangan Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti.

Pasal 48

(1) Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:

a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal;

b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau

c. kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41;

d. Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.

(2) Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, mediator membuat Pernyataan

Mediasi Gagal yang sekurang-kurangnya memuat:

a. tempat dan tanggal;

b. nomor registrasi;

c. identitas lengkap para pihak;

d. alasan mediasi gagal;

e. nama mediator;

f. tanda tangan para pihak.

Pasal 49

(1) Mediator menyampaikan pernyataan mediasi gagal kepada Ketua

Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi.

(2) Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner melanjutkan kembali proses ajudikasi.

(3) Majelis Komisioner menetapkan hari sidang ajudikasi dengan pemberitahuan kepada para pihak.

Pasal 50

Seluruh hal yang terungkap di dalam proses mediasi tidak dapat menjadi alat bukti di dalam ajudikasi maupun persidangan di pengadilan terhadap perkara yang sama maupun yang lainnya.

Bagian Kelima

Pembuktian

Pasal 51

Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut:

a. surat;

b. keterangan saksi;

c. keterangan ahli;

d. keterangan Pemohon dan Termohon;

e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau

f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 52

(1) Bukti surat dapat diajukan oleh Para Pihak.

(2) Para Pihak mengajukan bukti surat yang sah disertai dengan materai yang cukup.

(3) Para pihak menyerahkan daftar bukti beserta peruntukannya kepada

Majelis Komisioner.

Pasal 53

(1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Majelis

Komisioner.

(2) Majelis Komisioner dapat menolak saksi yang diajukan apabila:

a. sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan keterangan saksi;

b. saksi dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak;

(3) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas, hubungannya dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.

(4) Majelis Komisioner mengambil sumpah saksi dengan dibantu juru sumpah.

Pasal 54

(1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Majelis

Komisioner.

(2) Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian mengenai hal yang dipersengketakan dan tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan para pihak yang berperkara.

(3) Majelis Komisioner dapat menolak ahli yang diajukan apabila:

a. sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan keterangan ahli;

b. ahli dianggap memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak; atau

c. keahliannya tidak relevan atau diragukan.

(4) Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas, keahliannya, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.

(5) Majelis Komisioner mengambil sumpah ahli dengan dibantu oleh juru sumpah.

Pasal 55

(1) Saksi dan ahli yang dipanggil atas perintah Majelis Komisioner wajib hadir dan memberikan keterangannya di dalam persidangan.

(2) Saksi dan ahli yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang

jelas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Setempat

Pasal 56

(1) Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner.

(2) Dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pemohon.

(3) Dalam hal pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan sendiri oleh Majelis Komisioner, Majelis Komisioner dapat mengupayakan bantuan Komisi Informasi terdekat.

(4) Tata cara pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut di dalam

Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

Bagian Ketujuh

Kesimpulan Para Pihak

Pasal 57

(1) Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.

(2) Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai.

(3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang putusan.

Bagian Kedelapan

Putusan

Pasal 58

(1) Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan atas sengketa informasi.

(2) Musyawarah dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. (3) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner.

(4) Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis

Komisioner, pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan.

Pasal 59

(1) Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. kepala putusan;

b. identitas lengkap para pihak;

c. duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat:

1. kronologi;

2. alasan Permohonan; dan

3. petitum;

d. alat bukti yang diajukan dan diperiksa;

e. kesimpulan para pihak;

f. pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat:

1. fakta hukum persidangan;

2. pendapat majelis;

3. kesimpulan;

4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan;

5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner;

6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan

7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada.

(3) Putusan Majelis Komisioner tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.

(4) Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

(5) Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.

Pasal 60

(1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi lnformasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

(3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.

(4) Putusan Komisi lnformasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon lnformasi.

(5) Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon.

Pasal 61